JAKARTA (Bloomberg) – Indonesia perlu keluar dari bayang-bayang skandal 1MDB negara tetangga Malaysia untuk meyakinkan investor bahwa dana kekayaan barunya tidak akan menjadi mangsa korupsi.
Otoritas Investasi Nusantara akan mengambil pelajaran dari dana kekayaan negara lainnya dan mengadopsi kerangka kerja berdasarkan independensi, transparansi, dan akuntabilitas, kata Isa Rachmatarwata, direktur jenderal aset negara kementerian keuangan.
Perlu meyakinkan calon investor bahwa protokol tata kelola kedap udara ketika mulai beroperasi pada paruh kedua tahun 2021, karena dampak dari skandal 1MDB telah meningkatkan pengawasan terhadap dana kekayaan pasar berkembang.
“Wilayah ini memiliki nama buruk setelah 1MDB dan orang-orang akan memikirkan hal itu – bagaimana dana yang dimaksudkan dengan baik bisa salah,” kata ekonom Bank of America Securities Mohamed Faiz Nagutha.
Sementara dana Indonesia telah menarik US $ 6 miliar (S $ 8 miliar) janji dari Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional dan US International Development Finance Corp, itu bisa menjadi lapangan yang lebih sulit bagi investor swasta, tambahnya.
Pengamanan bawaan
Indonesia berusaha untuk mengumpulkan 225 triliun rupiah (S $ 21 miliar) dengan menawarkan investor global dan lokal kesempatan untuk menempatkan uang mereka di sub-dana Otoritas Investasi Nusantara yang mencakup infrastruktur, kesehatan, pariwisata, teknologi dan pengembangan ibu kota baru.
Dampak pandemi telah melemahkan pendapatan negara di ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan Presiden Joko Widodo bertaruh pada proyek-proyek besar untuk membantu mendorong perubahan haluan untuk tahun 2021.
“Meskipun ini adalah langkah positif karena memberikan fleksibilitas kepada investor untuk berinvestasi dalam berbagai proyek yang sebelumnya didelegasikan ke banyak perusahaan milik negara, keberhasilannya akan tergantung pada kepercayaan investor terhadap tata kelola,” kata Chua Hak Bin, ekonom senior di Maybank Kim Eng Research.
Perlindungan dibangun ke dalam kerangka kerja dana. Ini akan dijalankan oleh para profesional di dewan direksi, memiliki tim penasihat yang terdiri dari perwakilan dari investor besar, dan tunduk pada audit oleh kantor akuntan bereputasi internasional, kata MrRachmatarwata dari kementerian keuangan.
Tim manajemen hanya dapat diberhentikan berdasarkan alasan tertentu, sebagai cara untuk melindungi mereka dari tekanan luar dalam membuat keputusan investasi, tambahnya.
Meningkatkan catatan
Indonesia telah membuat langkah signifikan dalam menertibkan rumahnya, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan rekam jejak mengejar kasus-kasus profil tinggi.
Transparency International meningkatkan peringkat negara itu ke peringkat 85 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2019, dari peringkat 111 satu dekade lalu.
Namun, kekhawatiran muncul kembali setelah penyimpangan investasi yang ditemukan pada bulan Januari yang mendorong perusahaan asuransi negara ke ambang kehancuran keuangan, kata Danang Widoyoko, sekretaris jenderal Transparency International Indonesia.